Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dituding ikut berbisnis dan mendulang keuntungan dari bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR) selama pandemi Covid-19.
Salah satu perusahaan distributor PCR yang disebut memiliki kaitan bisnis dengan Luhut adalah PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Mengenai tudingan ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun angkat bicara.
Bahlil mengaku paham soal persoalan PCR ini, dan meminta kepada publik agar tidak terlalu lama membahas dan mempermasalahkan bisnis ini.
“Untuk abang-abang saya, senior-senior saya, teman-teman aktivis, sudahlah saya mengerti persoalan PCR-PCR itu sudahlah jangan terlalu lama, jangan terlalu berepisode terus lah, udah selesai itu,” paparnya dalam konferensi pers, Kamis (11/11/2021).
Menurutnya, yang penting saat ini adalah bagaimana Indonesia menatap masa depan yang lebih baik lagi. Dia menegaskan, pengendalian Covid-19 ini bukan sesuatu yang gampang, butuh kerja keras semua pihak.
“Yang penting adalah bagaimana kita menatap masa depan lebih baik, karena kendalikan Covid ini gak gampang loh. Sangat gak gampang Pak, ini butuh kerja keras kita semua,” tegasnya.
Sebelumnya, Jodi Mahardi, Juru Bicara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan, awal mula bisnis alat tes Covid-19 ini. Dia mengatakan, terkait GSI ini, pada awalnya Menko Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan test Covid dengan kapasitas tes yang besar.
Karena hal ini dulu dianggap menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi.
“Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (02/11/2021).
“Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat di bidang energi, jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Malah di awal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing Covid-19,” paparnya.
Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham.
“Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan test swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan, kalau tidak salah lebih dari 60 ribu tes yang sudah dilakukan untuk kepentingan tersebut, termasuk juga membantu di Wisma Atlet,” tuturnya.
Dia pun menegaskan partisipasi Luhut di bisnis ini adalah bagian dari usaha saat penanganan di awal pandemi dan memberikan donasi alat test PCR dan reagen ke beberapa fakultas kedokteran di sejumlah kampus.
“Seperti yang sudah saya jelaskan juga di atas, partisipasi dari Pak Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha bapak untuk membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal dulu, selain tadi donasi pemberian alat-alat test PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus seperti yang saya sebutkan di atas,” jelasnya.
“Pak Luhut juga ikut membantu Nusantics, salah satu start up di bidang bioscience, untuk membuat reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini diproduksi oleh Biofarma,” lanjutnya.
Dia pun menegaskan terkait partisipasi Toba Bara Sejahtra di GSI ini tidak ada maksud bisnis di dalamnya. Dia menjelaskan, Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra, dan saham Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra sudah sangat kecil yaitu di bawah 10%
“Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi,” ujarnya.
“Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” tuturnya.
Pihaknya pun menyayangkan adanya isu seperti ini. Menurutnya ini akan berdampak pada pihak yang ingin membantu saat krisis terjadi akan berpikir dua kali nantinya.
“Sangat disayangkan upaya framing seperti ini. Ini berpotensi menyebabkan para pihak yang ingin membantu jika terjadi krisis berpikir dua kali. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis menjadi enggan,” tuturnya.
